Pajak Turis

Pajak Turis Mulai Berlaku di Jepang






“Sayonara Tax” : Pajak bagi Turis yang Meninggalkan Jepang

Setahun sebelum penyelengaraan Olimpiade Tokyo Tahun 2020, Pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan pajak bagi turis yang meninggalkan Jepang atau lebih dikenal dengan istilah “Sayonara Tax”. Peraturan ini mulai efektif diterapkan sejak tanggal 07 Januari 2019, dengan besaran nominal tarif 1.000 Yen (±Rp 128ribu). Pajak tersebut dikenakan kepada Warga Negara Asing (WNA) mau pun Warga Negara Jepang yang pergi meninggalkan Jepang. Baik melalui jalur udara maupun jalur laut.¹

Terdapat beberapa poin pengecualian dalam pengenaan pajak ini antara lain, pengecualian untuk balita di bawah umur 2 tahun, penumpang yang melakukan transit di bawah 24 jam, dan perjalanan dalam rangka urusan pemerintahan. Penerapan peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pariwisata Jepang melalui peningkatan akses informasi pariwisata serta pengembangan destinasi alam dan budaya di tiap daerah di Jepang.

Pada tahun 2017, Jepang telah berhasil menarik wisatawan masuk sejumlah 28,69 juta. Jumlah tersebut naik 19,35 persen dari tahun sebelumnya². Capaian tersebut mendekati setengah dari jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia periode Januari s.d Desember 2017, yaitu berkisar pada 14 juta wisman³. Jumlah tersebut belum termasuk dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berwisata ke luar negeri. Dari data tersebut, tentu dapat diketahui dan dihitung berapa besar potensi penerimaan negara apabila peraturan serupa diterapkan di Indonesia.

Pajak Turis di Negara Lain

Selain Jepang, beberapa negara di dunia juga telah memberlakukan peraturan serupa, salah satunya adalah Malaysia. Sejak akhir tahun 2017, Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan Pajak Pariwisata. Pengenaan pajak dilakukan kepada wisman dengan tarif flat sepuluh ringgit per kamar per malam untuk semua klasifikasi hotel.  Bagi warga negara Malaysia dibebaskan dari penerapan kebijakan baru ini. Pengenaan pajak ini tidak berlaku untuk homestay yang terdaftar di kementerian, tempat non komersial yang dikelola oleh institusi keagamaan seperti rumah ibadah, tempat yang dioperasikan oleh pemerintah untuk tujuan nonkomersial, dan tempat tinggal dengan kapasitas kurang dari empat kamar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ?

Referensi :

1. nta

2. jnto

3. kemenpar 

4. Malaysia

 

Oleh : satriamade

Hubungi Kami

One comment

Leave a Reply