Pariwisata Bali

Perkuat Pariwisata dengan Pajak Turis

 

Inovasi memang tiada hentinya dan tiada letihnya membuat berbagai perubahan dalam segala lini kehidupan. Termasuk dalam bidang pariwisata yang merupakan urat nadi masyarakat Bali pada khususnya. Berbagai cara telah ditempuh pemerintah untuk mempertahankan pariwisata Bali baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengurangi kemacetan, menjaga kelestarian, bahkan yang hangat dibahas adalah adanya Ranperda mengenai kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali. Mungkinkah hal ini terjadi?

 

Pariwisata Bali Saat ini

Banyak yang menyerukan bahwa pariwisata Bali telah jenuh. Pemusatan pariwisata yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dunia hanya di Bali bagian selatan. Terbukti dengan tingginya perolehan pajak daerah dari Kabupaten Badung yang mencapai Rp 3,31 Triliun. Delapan puluh enam persen dari pendapatan asli daerah Badung berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan lainnya. Tidak seberuntung Kabupaten Badung, kabupaten lain seperti Kabupaten Jembrana memiliki komposisi pajak daerah hanya 33,8 persen dari PAD nya. Pengembangan pariwisata di Bali secara matematis harus lah lebih optimal. Kemerataan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata perlulah ditingkatkan. Sehingga hal tersebut mampu mengatasi kejenuhan wisata yang kini bagi sebagian pihak sedang terjadi di pulau seribu pura ini.

 

Namun alasan dibalik itu bukanlah masalah kejenuhan. Pemerintah membentuk 10 Bali Baru karena memandang dan melihat kinerja pariwisata Bali yang patut dicontoh dan diaplikasikan ke pulau lain yang sudah barang tentu akan mampu menyedot perhatian dunia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan devisa negara. Menurut data organisasi pariwisata dunia United Nation World Tourism Organization (UNWTO), jumlah turis internasional mencapai 1,4 miliar orang, meningkat 6 persen dari tahun 2017. Ini merupakan peningkatan terkuat kedua setelah peningkatan 7 persen pada tahun 2017. Bagaimana dengan Indonesia?. Target kedatangan wisman yang ditetapkan pada tahun 2018 oleh Kementrian Pariwisata sebanyak 17 juta wisman. Badan Pusat Statistik merilis data wisman yang masuk ke Indonesia mencapai 15,8 juta wisman. Walaupun tidak mencapai target, dibandingkan tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia baik melalui pintu laut maupun udara mencapai 12,58 persen. Tentu ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena menargetkan pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar.

 

Bagaimana dengan Bali sebagai trend setter pembentukan 10 Bali Baru? Selama tahun 2018, sebanyak 6,1 juta wisman berkunjung ke Bali. Ini merupakan rekor baru yang dicapai Bali, yang sebelumnya hanya menembus angka 5 juta wisman. Target Kementrian Pariwisata bahwa 40 persen dari total wisman nasional disumbang oleh wisman yang datang ke Bali hampir tercapai. Walaupun pada tahun sebelumnya gejolak bencana alam sempat membuat down kondisi pariwisata, Bali kembali bangkit dengan berbagai inovasinya yang kemudian mampu menggenjot kedatangan wisman ke Bali. Namun selama tahun 2018 wisman yang mendominasi datang ke Bali yaitu wisman dari Tiongkok, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Yang patut diperhatikan adalah wisman dari India yang jumlahnya naik signifikan bahkan terbesar sepanjang 2018 mencapai 29,75 persen. Ini bisa saja menjadi tanda bahwa ada baiknya strategi peningkatan wisman diimbangi dengan menganalisis perilaku wisatawan. Sebagai contoh banyaknya wisman India apakah bisa diadakan festival yang berbau India, seperti contoh yang terjadi di Singapura, dengan membentuk kawasan Little India.

 

Berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Bali. Mulai dari mengadakan berbagai festival seperti Festival Nusa Penida, Festival Buleleng, bahkan Nusa Dua Festival. Bahkan dari segi ketermudahan akses seperti mengurangi kemacetan, pemerintah bisa mengoptimalkan pengaturan jam sekolah, karena secara kasat mata kemacetan juga disumbang oleh hampir samanya jam sekolah dan jam kantor. Salah satu inovasi lain yang sedang hangat dibahas saat ini adalah pungutan sebagai kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali. Sebenarnya, beberapa negara telah melaksanakan beberapa kebijakan pungutan terhadap wisman yang masuk ke negaranya. Yang santer baru-baru ini terdengar adalah ditetapkannya aturan Sayonara Tax (International Tourist tax) pada setiap wisman dan wisdom yang keluar dari Jepang, yang baru diberlakukan mulai tanggal 7 Januari 2019. Setiap turis maupun warga negaranya yang keluar meninggalkan Jepang baik melalui jalur darat dan jalur laut dikenakan pungutan sebesar 1000 yen, kecuali anak berumur dibawah 2 tahun dan ketetapan lainnya.

 

Namun sebenarnya, tidak hanya Jepang yang melakukan kebijakan tersebut. Kroasia, Selandia Baru, Malaysia bahkan lebih dulu menetapkan kebijakan pajak turis. Ada yang membebankan pajak tersebut pada biaya akomodasi, dan banyak juga yang membebankan pajak turis pada harga tiket pesawat. Apabila Bali mampu menetapkan kebijakan tersebut tentunya harus dibarengi dengan pengaturan regulasi yang tepat, tata cara dan prosedur yang telah dimatangkan tentu saja Bali akan mampu menerima pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Pariwisata. Tidak perlu khawatir karena penetapan kebijakan ini akan berdampak kepada penurunan jumlah wisman. Bencana Gunung Agung saja belum mampu untuk menumbangkan prestasi Bali dalam mendatangkan Wisatawan. Selama kebijakan ini berlaku dibanyak negara tentu wisman tidak akan keberatan untuk membayar 10 dollar dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu pariwisata Bali yang indah dan mempesona. Jika Kementrian Pariwisata membentuk 10 Bali baru, tentu Bali pun bisa membentuk 10 Kuta baru, bahkan puluhan Ubud dengan citra budayanya masing-masing.

Aspek Pertimbangan Kebijakan

Sebenarnya beberapa hal patut dipertimbangkan terkait kebijakan ini. Pertama, dari aspek hukum penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi telah diatur dalam Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut, pajak daerah yang dibebankan kepada daerah kabupaten/kota hanyalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam, sementara pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Apabila Bali menerapkan pajak turis, apakah sekiranya akan bertentangan dengan Undang-Undang di atas, karena hal ini bisa saja menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk membuat hal serupa.

 

Kedua, dari aspek kuantitas, membayar sepuluh Dollar dengan dapat melihat atraksi budaya yang tentu sangat original dan otentik tentu memberikan kepuasan tersendiri kepada wisatawan, mengingat perilaku wisatawan saat ini mengarah ke berbasis leisure. Milenial cenderung menyukai sesuatu yang otentik, unik, dan langka. Karena setiap momen akan dibagikan dalam media social yang mereka miliki. Sinonimnya instagramable. Bila pajak turis ini dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas wisata, serta menambah spot-spot unik dan instagramable sudah tentu Bali akan menjadi Bali yang unik dan famous.

 

Ketiga adalah aspek sistemik. Tata cara pemungutan pajak turis harus matang untuk diformulasikan. Mengingat subjek pajak disini bukanlah usaha atau badan, melainkan orang perorangan. Misalkan akan mencontoh Malaysia yang menetapkan pajak turis yang dibebankan kepada akomodasi, tentu akan meningkatkan rate sewa kamar. Mengingat persaingan usaha hotel di Bali sungguh sengit, maka sekiranya dari aspek pengusaha juga harus dipikirkan, jangan sampai banyak usaha akomodasi yang mengalami pailit hanya karena kenaikan harga sewa kamar. Perilaku wisatawan kini hanya dengan melihat situs online bisa mengetahui rate suatu hotel misalnya, jangan karena ditumpangi pajak hotel harga hotel terlihat meningkat dan memilih untuk akomodasi lain yang lebih menjanjikan. Berbeda dengan akomodasi, pembebanan pada tiket pesawat seperti yang dilakukan oleh  Jepang perlu kajian yang serius. Penetapan harga tiket pesawat telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Penghitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam Negeri. Apabila memasukkan pajak turis dalam salah satu komponen penghitungan harga tiket tentu jangan sampai melewati batas atas yang telah ditentukan.

 

Dan yang keempat adalah promosi. Supaya kebijakan tepat sasaran, maka hal yang sangat diperlukan guna tercapainya target kebijakan itu adalah promosi. Bagaimana wisatawan akan paham bila kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan matang. Media promosi di era digital ini sangatlah mudah. Dan siapapun dapat mengakses. Yang terpenting saat ini adalah kecepatan. Kecepatan promosi akan memudahkan segalanya. Karena era digital yang bergerak sangat cepat dan akan cepat berubah.

 

Dengan segala macam tantangan yang akan dihadapi saat kebijakan ini dilaksanakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Sinergitas baik antara Lembaga pemerintah yang terkait maupun dengan pihak swasta harus dipupuk. Merumuskan sesuatu inovasi berskala besar sangatlah memerlukan pemikiran yang jernih dan supporting masing-masing pihak. Perolehan pajak turis yang akan diperoleh bisa mencapai 60 juta Dollar setahun. Dengan regulasi yang tepat, serta resiko yang dapat di-manage dengan baik, tentu pariwisata Bali akan menjadi pariwisata yang berkelas.

 

Oleh : Dwi Yustiani, SST.

Statistisi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

 

Artikel ini dimuat di Harian Bali Post, Selasa (12/02/2019).

http://www.balipost.com/news/2019/02/12/68622/Perkuat-Pariwisata-dengan-Pajak-Turis.html

Leave a Reply