NPWP

4 Hal yang Seharusnya dilakukan Setelah Memiliki NPWP






Seperti yang telah diuraikan pada artikel sebelumya, NPWP memiliki fungsi sebagai sarana administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang baru saja memperoleh NPWP, maka paling tidak terdapat 4 hal yang seharusnya anda lakukan setelah memiliki NPWP. Adapun hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Mengetahui

Berbeda klasifikasi usaha maka akan mengakibatkan perbedaan juga pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Disamping itu, beragamnya variasi transaksi yang dilakukan juga dapat mengakibatkan perbedaan kewajiban antar wajib pajak. Oleh karenanya, mengetahui apa saja kewajiban perpajakan adalah hal pertama dan utama yang seharusnya dilakukan oleh setiap wajib pajak.

Kewajiban perpajakan tidak dapat serta merta diketahui hanya dari kartu NPWP. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan diperlukan usaha lebih lanjut dari wajib pajak. Cara pertama untuk mengetahui kewajiban perpajakan adalah dengan bertanya kepada petugas pada Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung atau tidak langsung.

Selain dengan bertanya, sesungguhnya secara legal administrasi, informasi mengenai kewajiban perpajakan telah tertuang dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Penerbitan SKT menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari NPWP. Pada SKT terdapat informasi yang menyatakan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu, informasi identitas lainnya serta kewajiban perpajakan. Informasi mengenai kewajiban perpajakan terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut

  • PPh Sendiri (PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final)
  • Pemotongan dan Pemungutan PPh (PPh Pasal 4 ayat(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19,PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26)
  • Pajak Pertambahan Nilai (Pemungutan PPN dan PPN KMS)
Menghitung dan Memperhitungkan

Setelah mengetahui jenis kewajiban perpajakan, maka dilanjutkan dengan melakukan penghitungan. Pada beberapa klasifikasi wajib pajak, tahapan menghitung tidak selalu dilakukan pada setiap masa pajak. Sebagai contoh, untuk wajib pajak dengan klasifikasi pegawai/karyawan, kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh pemberi kerja seharusnya telah dilakukan penghitungan dan pemotongan oleh pemberi kerja. Penghitungan dan pemotongan oleh pemberi kerja dilakukan setiap masa pajak. Setelah perhitungan pada setiap masa, kemudian dilakukan rekapitulasi atas penghasilan dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berbeda dengan klasifikasi usaha pegawai, untuk wajib pajak usahawan kegiatan menghitung menjadi tanggung jawab sendiri setiap masanya. Sebagai contoh, untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau lebih dikenal dengan istilah wajib pajak UMKM, perhitungan pajak dilakukan setiap bulan. Perhitungan PPh terutang setiap masa bagi wajib pajak UMKM dilakukan dengan mengalikan peredaran usaha setiap masa dengan tarif pajak. Apabila berdasarkan perhitungan tersebut terdapat jumlah pajak yang terutang maka harus dilakukan penyetoran.

Pada masa pelaporan SPT Tahunan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, selain menghitung wajib pajak juga memperhitungkan kredit pajak yang dimiliki. Kredit pajak tersebut dapat berupa angsuran berjalan yang dibayar sendiri maupun berupa bukti potong dari transaksi pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain.

Menyetor

Apabila setelah melakukan perhitungan dan/atau memperhitungkan kredit pajak masih terdapat pajak yang terutang maka dilanjutkan dengan melakukan penyetoran atas pajak yang terutang. Penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan masa pajak tersebut terutang. Saat ini, proses penyetoran pajak telah dipermudah dengan sarana e-billing.

Disamping melakukan penyetoran, bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sudah dipotong pajak, berhak untuk memperoleh bukti potong tersebut kepada pihak pemotong. Bukti potong merupakan salah satu bentuk kredit pajak saat pelaporan SPT Tahunan. Disamping berfungsi sebagai bukti, buktipotong juga merupakan sarana pengawasan kepada pemberi kerja dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak yang telah dipotong.

Melaporkan

Tahap melaporkan dapat dikatakan sebagai akhir dari self assessment system. Beberapa wajib pajak setelah melakukan penyetoran sering mengabaikan pentingnya kewajiban melaporkan. Secara garis besar, pelaporan pajak terbagi atas kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.  Masing-masing klasifikasi usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT Masa.  Beberapa jenis laporan SPT Masa antara lain sebagai berikut.

  • SPT Masa PPh pasal 21
  • SPT Masa PPh Pasal 23 / 26
  • SPT Masa PPh Final Pasal 4(2)
  • SPT Masa PPN

Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan, dilakukan pelaporan atas seluruh transaksi selama satu periode tahun pajak. Keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- untuk wajib pajak Orang Pribadi dan Rp. 1.000.000,- untuk wajib pajak Badan. Sanksi tersebut belum termasuk sanksi administrasi berupa bunga apabila terdapat keterlambatan dalam penyetoran PPh kurang bayar (PPh 29).

Saat ini pelaporan dapat dilakukan secara online melalaui e-filling melalui situs https://djponline.pajak.go.id/. Batas waktu pelaporan adalah akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan.

Penutup

Klasifikasi serta profil usaha wajib pajak yang berbeda mengakibatkan kewajiban yang berbeda. Diperlukan suatu kompetensi khusus untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saya dan bagimana cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami disini.

Oleh : satriamade

Hubungi Kami

Leave a Reply